STIE Indragiri

Ketua STIE Turut Hadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas KPPN Rengat

Ketua STIE Turut Hadiri Pencanangan Pembangunan

Zona Integritas KPPN Rengat

 

G:\Komputer Kantor\Pembangunan ZI\Foto STIE\DSCN3781.JPG

 

Kepala KPPN Rengat Hermawan Sukoasih (enam kanan) foto bersama Ketua STIE Hj. Ivalaina Astarina(tiga kiri), Kepala Kejaksaan Negeri Inhu Supardi (empat kanan), Kapolres Inhu AKBP Arif Bastari (tiga kanan), Kepala Bidang SKKI Kanwil DJPb Propinsi Riau Tantowi Maskhur, Pimpinan BNI Cabang Rengat Indarto, dan sejumlah pejabat lain dari tiga kabupaten dan pegawai KPPN Rengat pada acara pencangan Pembangunan Zona Integritas KPPN Rengat.

 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rengat merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Riau di bawah naungan Kementerian Keuangan RI. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN mempunyai tugas :

1.Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum Negara.

2.Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran Negara.

3.Serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan/dari kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah KPPN di seluruh Indonesia mencapai 181 KPPN. Sejak tahun 2017 KPPN juga sebagai penyalur Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa di seluruh Indonesia. KPPN Rengat pun melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan sebagai penyalur DAK Fisik dan Dana Desa untuk 3 (tiga) Kabupaten, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kuantan Singingi.

Pada tahun 2018 ini, KPPN Rengat menyalurkan dana APBN ke 59 satuan kerja instansi pemerintah pusat dengan 77 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan anggaran sebesar Rp 699.193.499.000,- dan menyalurkan DAK Fisik dan Dana Desa ke 3 (tiga) kabupaten tersebut sebesar Rp 646.870.333.000,-. Sehingga total anggaran negara yang dikelola oleh KPPN Rengat mencapai Rp 1.346.063.832.000,-. Tentu jumlah itu tidak sedikit dan akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan ke 3 (tiga) kabupaten tersebut.

Mengingat besarnya alokasi APBN yang disalurkan oleh KPPN Rengat tersebut, tentu perlu dipantau dan diawasi oleh kita semua terutama para satuan kerja yang mendapatkan alokasi anggaran, pemerintah daerah yang juga mendapatkan hak anggaran tersebut, masyarakat luas yang seharusnya juga akan merasakan manfaat dari pembangunan yang menggunakan anggaran tersebut, dan tentunya tidak ketinggalan dunia pendidikan juga perlu ikut andil dalam proses pelaksanaan pencairan maupun pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran sebesar lebih dari 1,3 triliun tersebut.

Zona Integritas menuju WBK/WBBM adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui Reformasi Birokrasi khusunya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM adalah sebuah deklarasi atau pernyataan dari pimpinan bahwa kantor tersebut siap siap membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itulah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I) Rengat, Hj. Ivalaina Astarina, SE., MM menghadiri undangan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan oleh KPPN Rengat.

G:\Komputer Kantor\Pembangunan ZI\Foto STIE\DSC_0140.JPG

Ketua STIE Hj. Ivalaina Astarina, SE., MM. saat menandatangani sebagai saksi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas KPPN Rengat.

 

“Ini adalah komitmen kami STIE Indragiri Rengat, dari dunia pendidikan untuk turut serta berpartisipasi dalam mengawal, turut melakukan pengawasan, memantau, & berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” Ujar Ketua STIE Hj. Ivalaina Astarina, SE.MM.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) KPPN Rengat pada Rabu, 28 Pebruari 2018 dilaksanakan di Aula KPPN Rengat dengan dihadiri dan sekaligus disaksikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I) Rengat, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang SKKI Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Riau, Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Kepala Kepolisian Resort Indragiri Hulu, Pimpinan BNI Cabang Rengat, Perwakilan Pemerintah daerah dari ketiga kabupaten, yaitu Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kuantan Singingi.

Kepala Bidang SKKI Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Riau Tantowi Maskhur mengatakan bahwa, “Pembangunan Zona Integritas ditetapkan oleh Ketua Jenderal Perbendaharaan ini akan diterapkan diseluruh KPPN di Indonesia. Pada tahun 2017 yang lalu telah ditunjuk 66 KPPN yang melaksanakan akselerasi pembangunan zona integritas. Adapun tahun 2018 ini telah ditunjuk 82 KPPN termasuk KPPN Rengat.”

“Sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Riau, KPPN Rengat bersama 181 KPPN lainnya, 34 kantor wilayah dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2007 melalui 3 pilar utama, yaitu Penataan Organisasi, Penyempurnaan Proses Bisnis dan Pengembangan SDM,” lanjut Kepala Bidang SKKI Kanwil DJPb Propinsi Riau yang baru tiba di Rengat sehari sebelumnya.

Sementara Kepala KPPN Rengat Hermawan Sukoasih dalam sambutannya menyampaikan bahwa Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan PerMenpan-RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah.

“Sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara yang mempunyai fungsi strategis berupa Penyaluran Dana APBN dan Penatausahaan Penerimaan Negara, KPPN Rengat telah menerapkan prinsip Sevice Excellence, penyelesaian pekerjaan berdasarkan SOP dan berbasis IT serta pelayanan tanpa biaya dengan prinsip Zero Tolerance terhadap pungutan liar, korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi,” lanjut Hermawan dalam memberikan sambutan sebelum penandatangan piagam Zona Integritas.

Walaupun didukung oleh pegawai sebanyak 16 orang dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai dari SLTA sampai dengan S2, namun KPPN Rengat tidak mungkin dapat  mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tanpa dukungan dari semua pihak, baik pemerintah daerah, Bank/Pos mitra kerja terlebih satuan kerja. Dukungan riil yang diperlukan adalah “Tidak memberikan imbalan berupa apapun atas pelayanan yang kami berikan,” kata Hermawan sebelum mengakhiri sambutannya.

Penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Kepala KPPN Rengat dan disaksikan oleh seluruh undangan dan turut menandatangani sebagai saksi adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I) Rengat Hj. Ivalaina Astarina, SE., MM, Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Supardi, SH, Kapolres Indragiri Hulu AKBP Arif Bastari, Pimpinan BNI Cabang Rengat Ir. Indarto, dan para perwakilan dari 3 (tiga) pemerintah daerah kabupaten Inhu, Inhil dan Kuansing. (HS)

You are here: Home News and Events Ketua STIE Turut Hadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas KPPN Rengat